Undang-undang Koperasi No.25 Tahun 1992

Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992

Menimbang :

a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta    untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;

c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;

d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

·         Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

·         Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

·         Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

·         Pasal 5

1.      Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

1.      keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

2.      pengelolaan dilakukan secara demokratis;

3.      pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

4.      pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

5.      kemandirian.

           

2.      Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

3.      pendidikan perkoperasian;

4.      kerja sama antarkoperasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN

·         Pasal 6

1.      Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.

2.      Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

·         Pasal 7

1.       Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

2.      Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

·         Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

daftar nama pendiri;

1.      nama dan tempat kedudukan;

2.      maksud dan tujuan serta bidang usaha;

3.      ketentuan mengenai keanggotaan;

4.      ketentuan mengenai Rapat Anggota;

5.      ketentuan mengenai pengelolaan;

6.      ketentuan mengenai permodalan;

7.      ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

8.      ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;

9.      ketentuan mengenai sanksi.

·         Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

·         Pasal 10

1.       Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.

2.      Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

3.      Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

·         Pasal 11

1.       Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam. waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

2.      Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

3.       Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

·         Pasal 12

1.       Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggpta.

2.      Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

·         Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

·         Pasal 14

1.      Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:

menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau

bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.

2.       Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

·         Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

·         Pasal 16

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB V

KEANGGOTAAN

·         Pasal 17

1.       Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

2.      Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

·         Pasal 18

1.      Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

2.       Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

·         Pasal 19

1.      Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.

2.      Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

3.       Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

4.       Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

·         Pasal 20

1.       Setiap anggota mempunyai kewajiban:

·         mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;

·         berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;

·         mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

2.      Setiap anggota mempunyai hak:

·         menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;

·         memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;

·         meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;

·         mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;

·         memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;

·         mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

SISA HASIL USAHA

·         Pasal 45

1.      Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2.       Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

3.      Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB X

PEMBUBARAN KOPERASI

·         Pasal 46

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

1.      keputusan Rapat Anggota, atau

2.      keputusan Pemerintah.

·         Pasal 47

1.      Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila:

terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;

kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

2.       Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.

3.      Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.

4.      Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemyataan keberatan tersebut.

·         Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

·         Pasal 49

1.       Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:

semua kreditor;

Pemerintah.

2.      Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.

3.      Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

·         Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan:

nama dan alamat Penyelesai, dan

ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Penyelesaian

·         Pasal 51

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

·         Pasal 52

1.       Penyelesaian dilakukan oleh penyetesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.

2.       Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.

3.      Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

4.      Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “Koperasi dalam penyelesaian”.

·         Pasal 53

1.      Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.

2.      Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

·         Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

 perbuatan hukum untuk dan atas nama “Koperasi dalam penyelesaian”;

mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;

memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;

menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;

menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;

membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;

membuat berita acara penyelesaian.

·         Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Hapusnya Status Badan Hukum

·         Pasal 56

1.      Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2.      Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI

LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

·         Pasal 57

1.      Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.

2.      Organisasi ini berasaskan Pancasila.

3.      Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

·         Pasal 58

1.       Organisasi tersebut melakukan kegiatan:

·         memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;

·         meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;

·         melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;

·         mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

2.       Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama, menghimpun dana Koperasi.

·         Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)disahkan oleh Pemerintah.

BAB XII

PEMBINAAN

·         Pasal 60

1.       Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.

2.      Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

·         Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah:

1.      memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;

2.      meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;

3.      mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;

4.      membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

·         Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah:

1.      membimbing usaha Koperasi yang sesluai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;

2.      mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;

3.      memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;

4.      membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;

5.      memberikan bantuan konsultansi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

·         Pasal 63

1.      Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat:

·         menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh di- usahakan oleh Koperasi;

·         menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

2.      Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

·         Pasal 64

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

·         Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

·         Pasal 66

1.      Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.

2.       Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

·         Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.